Google

Tuesday, December 25, 2007

Kiat Membangun Rumah Asri tetapi Murah

Kiat Membangun Rumah Asri tetapi Murah

TAK sulit menciptakan rumah yang asri, nyaman, aman, sekaligus murah. Kuncinya terletak pada niat dan kesungguhan, pemilik rumah maupun tetangga yang tinggal di sekitarnya.

Salah satu jalannya ialah pembangun rumah merancang rumah itu secermat mungkin, agar bukan saja menghemat biaya, meraih kenyamanan, tetapi sekaligus tidak mencabut akar kebudayaan masyarakat setempat.

Bagaimanapun kalau kita kembali ke dalam kehidupan nenek moyang, dan kembali ke selera asal nenek moyang, kita akan banyak belajar mengenai seni membuat bangunan," ungkap Ketua Dewan Penasihat Pembangunan Kota Semarang, Eko Budihardjo kepada Kompas pekan lalu. Dari nenek moyanglah, tutur Eko, kita belajar tentang kearifan menentukan bahan bangunan yang murah dan kuat. Apalagi, kalau bahan-bahan sederhana seperti batu dan bambu-yang diikat dengan jerami-akan semakin tampaklah keindahan, keunikan dan variasi yang diciptakan.

Bahkan, dari hasil karya sederhana itu, kita kian mampu menunjukkan karakteristik dari masing-masing pribadi. "Misalnya, karakteristik Jawa yang terkenal dengan seni bambunya. Ataupun bahan-bahan lain yang kita jumpai di daerah-daerah Indonesia bagian timur," jelas Rektor Universitas Diponegoro, Semarang.

Eko menyayangkan keunikan itu kini telah luntur, dan digantikan oleh perumahan-perumahan yang bergaya Eropa, Amerika Serikat dan berbahan baku dari kedua benua itu. Model bangunan-bangunan yang tercipta kerap kali tidak lagi menekankan pentingnya beranda depan dan belakang. Padahal, hal ini merupakan simbol kultural di sini. Tipikal rumah-rumah yang ada di pinggiran atau bahkan di kota-kota besar, seperti Jakarta meneguhkan pandangan itu.

Para konsumen disodori rumah siap pakai, tetapi ternyata setelah sekian tahun digunakan, terdapat banyak kerusakan. "Sebetulnya, kita bisa menciptakan perencanaan pembangunan rumah yang sederhana. Masyarakat kita mempunyai kemampuan membangun rumah yang lebih baik, sederhana, dan murah," tutur Eko. Baru-baru ini, ujarnya, di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Semarang, terdapat pembangunan perumahan-yang bertumpu pada prakarsa kelompok masyarakat.

"Masyarakat yang bahu-membahu dijadikan basis membangun rumah ini sudah dimulai oleh (Alm) Mangunwijaya di bantaran Kali Code, Yogyakarta," paparnya. Selain keunikan, ujar Eko, bentuk bangunan sebagai karya seni sosial yang melibatkan banyak orang dari pemilik sampai tukang bangunnya akan menciptakan keasriannya.

Sementara, kalau kita melihat bangunan di luar negeri (yang ternyata modelnya diambil begitu saja oleh masyarakat Indonesia, dengan segala interior ruangannya) karakteristik penghuni sebagai subyek penciptanya telah hilang. Padahal, tambahnya, dalam membentuk rumah, kita ibarat merancang dan menggunakan baju untuk penampilan jati diri. Eko yang menyitir pendapat Mangunwijaya berpendapat, bambu atau rotan mempunyai kekuatan yang dapat diandalkan, meskipun terkadang bahan baku tradisional ini membuat orang kadangkala menjadi rendah diri, kurang percaya diri.

"Itulah manusia yang sering disebut sawung sinawang," jelasnya tentang pola hidup orang yang suka melihat dan mengikuti begitu saja trend negara tetangga. Semestinya kita kembali pada kebudayaan dan menumbuhkan kembali jati diri kita. Tanpa mau menyebut berapa biaya pembangunan rumah asri yang menekankan pembangunan rumah menggunakan bahan tradisional itu, Eko dengan tegas mengatakan, "Pembangunan dengan bahan-bahan tradisional akan jauh lebih murah dibandingkan dengan bahan-bahan baku modern.

Jadi, fenomena kultural dalam membangun rumah bukan hanya sekadar penampilan fisik bangunannya," jelasnya. Paling tidak, kata Eko, tips yang bisa digunakan sebagai patokan ialah, pertama, model Mix Housing di mana bangunan modern silakan dibangun, namun bangunan ciri khas kampung lama tetap harus dipertahankan. Dalam model ini, kita membiarkan kedua model itu hidup berdampingan untuk menggambarkan keragaman warganya.

Kedua, perumahan yang asri juga harus menyediakan sarana bermain, ibadat, sarana kesehatan, dan tempat terbuka untuk berkumpulnya para warga sekitar. Ketiga, upaya subsidi silang antara masyarakat kelas atas dan bawah harus tetap diadakan, sehingga menciptakan hubungan sosial yang akrab dan saling menghormati. Karena itu, tambah Eko, akan terhindarlah sikap eksklusivitas dalam hidup berumah tangga.

AGAR keasrian perumahan sederhana dapat terealisasi, diperlukan kebijakan pembangunan perkotaan. Menurut Arsitek-Urbanis Marco Kusumawijaya, bicara mengenai perumahan di Jakarta itu berat, karena kebijakan perumahan tidak nyambung dengan kebijakan pembangunan kota. Misalnya, masalah paling berat mengenai perumahan itu adalah tanah.

"Bagaimana perumahan bisa menjadi baik, kalau tanah tidak secara sistematik disediakan dalam kebijakan kota? Kebijakan kota bukan cuma dikatakan di dalam master plan bahwa daerah tertentu itu kuning sehingga dapat didirikan rumah," jelas penggiat Arsitek Muda Indonesia ini. Akan tetapi, kebijakan kota juga harus ada pengendalian harga, karena di seluruh dunia, masalah rumah itu sangat menyangkut masalah tanah. Begitu kita bicara sistem kapitalis, harga tanah itu penting sekali dalam komponen seluruh harga rumah.

Jadi, ujarnya, kalau ada yang mengatakan Jakarta itu kota yang padat, kita harus melihat dulu seperti apa padatnya itu. Sebab jika dilihat dari atas, ternyata di belakang gedung-gedung bertingkat itu terdapat lahan yang kosong. Tampak sekali adanya over-speculation. Ketua Masyarakat Lingkungan Binaan ini berpendapat, "Banyak orang mengatakan bahwa Jakarta menuju kota jasa, karena itu harus membutuhkan lebih banyak tanah untuk bisnis.

Padahal, itu hanya omong kosong dan tidak ada alasan rasional. Anehnya, tidak ada perhitungan yang rasional dan terbuka kepada masyarakat, mengapa dibutuhkan sekian ruang bisnis dan mengapa tidak dibuka lebih banyak perumahan untuk kelas menengah dan kelas bawah?" Di Indonesia, ujar Marco, pengembang sendirilah yang diserahkan untuk membebaskan tanah, membangun sampai menentukan fungsi bangunan, entah untuk perkantoran, mal, perumahan.

Semua tergantung pada developernya, sehingga developer tentu memilih agar tanah dan bangunan tersebut bisa cepat menguntungkan. Dengan demikian, tentu mereka tidak akan memikirkan kebutuhan kota. Padahal, yang seharusnya memikirkan pembangunan kota bukan pengembang, melainkan birokrasi kota, sehingga terjadi keseimbangan antara hunian dan fungsi lainnya.

Keseimbangan ini berguna, pertama, untuk melindungi perumahan karena dia tidak akan mampu bersaing. Nilai tanah untuk perumahan akan kalah bersaing dengan nilai tanah untuk fungsi lain. Nilai di sini dalam arti nilai kapitalistik, bukan nilai guna. "Jadi, kalau kelas menengah saja begitu, apalagi kelas bawah. Tentu, kelas bawah ini harus dibantu semaksimal mungkin. Tidak bisa tidak," papar Marco.

Untuk itu, kata Marco, kita membutuhkan kebijakan pembangunan. Artinya, program perumahan hanya dapat berhasil, kalau ada kebijakan pemerintah yang sadar dan mengintegrasikan perumahan atau menyatakan kepentingan perumahan sebagai bagian utama dari pembangunan kota secara keseluruhan. Misalnya, menyediakan tanah, mengendalikan fungsi tanah melalui perusahaan-perusahaan daerah, dan mengendalikan harga tanah melalui tanah-tanah negara yang masih dikuasainya.

"Alasannya, perumahan tidak dapat dibiarkan diputuskan oleh logika dari masing-masing perusahaan. Mengenai perumahan, hal inilah yang mendesak dan perlu kebijakan yang sifatnya struktural, sehingga terjadi keseimbangan antara pembangunan dan kebijakannya. Kalau tidak, akan sulitlah memecahkan masalah perumahan bagi masyarakat baik kelas menengah maupun kelas bawah," jelasnya.

Selain tanah, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana alat transportasi bukan sekadar mengikuti pasar, melainkan juga berdasarkan keinginan mengendalikan pembangunan kota. Pertanyaannya, mungkinkah menciptakan perumahan yang sesuai dengan kocek pendapatan masyarakat kelas bawah? "Subsidi tidak hanya dari pemerintah, melainkan juga bisa dari perusahaan atau pabrik yang menyediakan mes bagi karyawannya. Kalau kita bicara cost bangun rumah, maka kalau tanah (sekalipun) digratiskan untuk masyarakat kelas buruh, belum tentu mereka bisa membangun rumah," ujar Marco. Sebetulnya, kata Marco, yang diperlukan kalangan masyarakat kelas bawah itu adalah shelter yang baik sehingga mereka bisa lebih produktif dan menghasilkan banyak uang untuk ditabung.

Lalu, hasil tabungannya itu bisa dibelikan rumah di tempat lain, mungkin dengan cara kredit atau cash. Tanah negara, menurut Marco, tidak usah dijualbelikan kepada masyarakat kelas bawah. Mereka lebih membutuhkan hunian yang baik dan sehat, sehingga mereka justru bisa melakukan produktivitas maupun reproduktivitas sosial dengan baik pula.

Bagaimanapun negara harus tetap menguasai sejumlah tanah yang selalu bisa dimanfaatkan untuk membantu kaum lemah. Yang sudah dibantu, diharapkan kelak lulus, sehingga bisa beli rumah di tempat lain. Tetapi, tanah negara harus bisa digunakan untuk kaum lemah yang berikutnya, sehingga prinsip bergulir tetap berjalan. "Karena itu, masalah perumahan terdapat hal-hal yang sifatnya kultural, masyarakat harus diberdayakan, tetapi kita tidak bisa mengabaikan masalah struktural seperti tanah yang harus ditangani oleh kebijakan pemerintah," ujarnya.

Masalahnya, bagaimana menentukan kalkulasi pembangunan perumahan untuk kaum lemah? Marco menuturkan, semua kalkulasi itu membutuhkan research teknik membangun rumah dan bahan bangunan yang murah. Arsitek tetap harus dibayar, meskipun perumahan itu untuk kalangan bawah. "Yang harus menyubsidi untuk kegiatan sosial ini bukan arsiteknya, melainkan penyandang dana. Kalau arsiteknya disuruh menyubsidi, lalu biaya kreativitas pembuatannya itu dipotong-potong, hal itulah yang bisa membuat dia malas," ujarnya.

Bercermin dari prinsip arsitek di India, Marco berpendapat, para arsitek itu bekerja dengan profesional dan dibayar, kendati tidak sangat tinggi dibandingkan ketika mereka membangun gedung mewah. Tetapi jelas ada penghargaan yang pantas untuk proses kreativitas para arsitek. "Adalah salah, bila kita menganggap bahwa merancang rumah sederhana itu sebagai pengabdian kepada masyarakat, lantas arsitek itu tidak dibayar. Itu justru tidak profesional," katanya.

Secara keseluruhan, jelas Marco, banyak hal yang harus digerakkan melalui kebijakan, membuat arsitek tertarik berkreasi. Research mengenai bahan bangunan, dan sistem pendanaan. Sistem pendanaan ini penting, katanya, di antaranya untuk menghemat banyak hal, termasuk biaya pembangunan fisik.

Menurut Fact Sheet yang diterbitkan Pusat Hak Asasi Manusia dalam rangka proyek World Campaign for Human Rights, perumahan yang layak dijabarkan dalam "Strategi Global" sebagai lingkungan pribadi, ruang, keamanan, penerangan dan ventilasi, prasarana dasar dan lokasi yang layak dengan memperhatikan pekerjaan dan fasilitas dasar dan semua dengan harga yang layak. Menurut Marco, batas minimum ialah standar yang tidak dapat dilanggar.

Artinya, sampai batas tertentu, cost rumah itu tidak bisa lagi dipotong-potong. Yang bisa dipotong-potong ialah biaya uang. Kalau uang itu dipinjam, tentu ada bunga dan waktunya. Intinya, antara kebijakan perkotaan harus ada integrasi dengan kebijakan pembangunan perumahan. Kebijakan perkotaan, antara lain, bertugas mengarahkan untuk mengatur tanah, lokasi, prasarana, dan transportasi. Selain integrasi kebijakan itu, tambah Marco, ada beberapa tips agar pengadaan perumahan dapat terealisasi.

Pertama, janganlah berpikir untuk memiliki rumah bagi mereka yang ada di bawah umur 35 tahun. Mungkin, untuk kelas bawah pada usia di bawah umur 40 tahun. Alasannya, untuk kelas menengah saja, masalahnya terletak pada uang muka. "Harga tanah biasanya tidak terkejar oleh orang muda kelas menengah, apalagi kalau mereka baru lulus atau baru bekerja. Di luar negeri pun demikian," katanya.

Uang muka untuk beli rumah, menurut Marco, bisa sampai sekitar 70 persen masih ditanggung oleh orangtua. Sedangkan untuk warga kelas bawah, jangan menggunakan uang muka, melainkan menggunakan sistem cicilan, entah tiap hari, minggu, atau bulan. Jadi, salah satu kemungkinannya adalah sistem sewa beli. Setelah mencicil sekian tahun, akhirnya mereka bisa memiliki. Namun, kembali lagi kepada prinsip, tanah negara sebaiknya jangan jadi milik person, sebab biar bagaimanapun negara perlu memiliki stok tanah untuk mengendalikan keseimbangan kehidupan.

Kedua, kata Marco, harus terjadi kolektivitas, sehingga harga dapat ditekan semurah mungkin. Lalu, dari kolektivitas itu harus juga terjadi kesediaan dari masing-masing warga untuk dapat bertata krama. Bukankah orang datang ke kota, karena banyaknya keragaman. Begitu juga orang miskin, mulai dari MCK yang dapat digunakan secara bersama-sama sampai ruang terbuka yang baik untuk berkumpul.

Kolektivitas itu membutuhkan organisasi politik, dalam arti mengupayakan kepentingan bersama dan memberdayakan kemampuan individu menjadi kemampuan bersama. Ketiga, dalam membangun rumah yang layak, arsitek perlu mempertimbangkan baik fisik bangunan agar tidak mudah roboh, melainkan juga kultural masyarakatnya yang sering menggunakan simbol-simbol budaya. Bukan modernisasi yang dipaksakan begitu saja, karena dari ruang yang sama ukurannya, tetapi kalau letaknya berbeda, tetap akan beda efisiensi, efektivitas, dan maknanya.

Misalnya, ruang terbuka yang semakin besar, tidak berarti semakin baik. Alasannya, semakin ruangan besar, semakin pula banyak orang asing bisa masuk, sehingga tidak aman. Pembangunan rumah, menurut Marco, tergantung dari gaya hidup dan lokasi. Kalau lokasi baik, silakan saja dibangun. Akan tetapi, kalau membahayakan warga, sebaiknya dihindari, karena hal ini tidak manusiawi.

Bukan berarti pembangunan rumah kaum lemah oleh Mangunwijaya di bantaran sungai Kali Code, Yogyakarta, berhasil, lantas semua bantaran sungai diizinkan untuk dibangun rumah. Kita jangan terlampau cepat menggeneralisasi masalah. Yang menjadi pertanyaan, masih adakah arsitek dan pengembang sarana publik yang tergerak hatinya untuk merancang kawasan atau bangunan yang diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat?
(idionline/Net)

No comments: